Pada tanggal 1 Maret 1908, pemerintah kolonial Belanda di Bukittinggi mengumumkan kebijakan baru yang dikenal sebagai iuran blasting. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai pengganti sistem tanam paksa kopi (coffeestelsel) yang telah diberlakukan sejak tahun 1830.
Adapun pengumuman ini disampaikan oleh L.C. Westenenck, perwakilan pemerintah Belanda, dalam sebuah rapat laras yang dihadiri oleh para pemimpin adat (laras-laras) di wilayah Agam. Dalam pidatonya, Westenenck menyatakan bahwa rakyat seharusnya merasa lega karena coffeestelsel akan dihapus, tetapi sebagai gantinya, mereka diwajibkan membayar iuran blasting. Ucapan ini kemudian dikenal dengan istilah “Proklamasi Blasting” di kalangan rakyat Minangkabau kala itu.
Akan tetapi, kebijakan ini segera mendapatkan tentangan luas. Dalam rapat pada bulan kala Maret itu L.C. Westenenck meminta persetujuan laras-laras dalam pemungutan blasting itu. Kebanyakan laras-laras itu yang kehadirannya mewakili rakyat daerahnya tidak dapat menerima tuntutan itu. Laras Sungai Puar mengajukan keberatannya dengan mengatakan rakyatnya banyak yang merantau dan tidak dapat dikenakan blasting. Sedangkan Laras Kamang waktu itu ialah Garang Dt. Palindih, berkata:
Kami sangat sependapat dengan Tuanku Laras Sungai Puar. Angguak anggak gelang amuah. Itulah di antara sifat-sifat anak nagari kami. Lebih suka dihukum daripada disuruh jual hasil kopi kepada Gubernemen Belanda. Itulah contoh diwaktu yang lampau.
Ucapan Laras itu lebih diperjelas dan dipertegas oleh seorang pemimpin rakyat yang sangat disegani Datuk Radjo Penghulu yang dengan tegas mengatakan dihadapan Westenenk:
Tuan, blasting tidak mungkin. Kami telah tuan tipu. Tuan yang harus membayar kepada kami. Kenapa tuan minta uang lagi kepada kami. Tuan kan pandai membuat uang. Sesenpun tidak akan kami berikan. Musuh tidak dicari, kalau datang tidak dielakkan, ujar Datuak Radjo Penghulu.
Jikalau ditelaah melalui perspektif ekonomi, meskipun sistem coffeestelsel memberikan keuntungan yang jauh lebih besar bagi Belanda dibandingkan blasting, rakyat tetap lebih menerima sistem lama tersebut. Hal ini karena coffeestelsel dianggap sebagai bentuk perdagangan, meskipun ia bersifat monopoli. Di samping itu, blasting dipandang sebagai upeti yang tidak adil, seolah-olah rakyat dipaksa menyewa tanah mereka sendiri. Jikalau ditinjau melalui masyarakat agraris seperti Kamang, yang masih mengandalkan sistem barter kala itu, pengumpulan uang tunai sebesar f1,20 per tahun per kepala dirasakan sangat memberatkan. Sulitnya memperoleh uang tunai mencerminkan kondisi ekonomi rakyat pada masa itu, di mana hasil pertanian lebih sering dipertukarkan daripada dijual.
Setelahnya pada 12 Juni 1908, rakyat Kamang yang dipimpin oleh Datuk Machudum, Sidi Gadang, dan Datuk Kondo menggelar demonstrasi di Kantor Luhak Agam di Bukittinggi. Mereka menuntut agar pemerintah kolonial mencabut kebijakan blasting dan menghentikan eksploitasi terhadap rakyat. Akan tetapi, pemerintah Belanda merespons demonstrasi ini dengan menahan ketiga pemimpin tersebut. Penahanan ini semakin memicu kemarahan rakyat dan memperkuat kebencian terhadap pemerintahan kolonial.
Situasi semakin memanas ketika para ulama, termasuk Haji Abdul Manan, mulai mengorganisir perlawanan melalui pendekatan agama. Ulama memainkan peran penting dalam memobilisasi rakyat dengan menggunakan surau dan langgar sebagai pusat pendidikan spiritual dan persiapan mental untuk perlawanan. Surau Taluk dan Surau Kanidai menjadi pusat kegiatan, di mana rakyat tidak hanya mendapatkan motivasi religius tetapi juga pelatihan fisik, seperti seni bela diri silat yang diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Datuk Radjo Penghulu. Persiapan ini mencerminkan kombinasi strategi fisik dan mental dalam menghadapi tekanan kolonial.
Pada malam sebelum perlawanan dimulai, rakyat berkumpul di Surau Taluk untuk melaksanakan doa bersama. Mereka memohon keberkahan dan ampunan dari Tuhan, menyadari bahwa mereka akan menghadapi risiko besar dalam perjuangan melawan penjajah. Setelah itu, mereka bergerak menuju Kampung Tengah untuk menghadang pasukan Belanda. Perlawanan rakyat Kamang ini akhirnya meletus pada 15 Juni 1908, ketika pemerintah kolonial mengirim satu kompi pasukan infanteri ke daerah tersebut di bawah pimpinan L.C. Westenenck. Meskipun rakyat Kamang memberikan perlawanan sengit dengan senjata tradisional seperti bedil lawang dan rudus, kekuatan militer Belanda yang lebih unggul akhirnya berhasil memadamkan perlawanan ini.
Kita dapat mengerti bahwa perlawanan terhadap blasting itu dapat kita interpretasikan / kita maknai menggunakan pependekatan resistensi rakyat (popular resistance). James C. Scott, dalam bukunya “Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance”, menekankan bahwa resistensi rakyat kecil terhadap kekuasaan dominan sering kali muncul akibat ketidakadilan struktural. Jikalau kita bawakan pada kasus yang terjadi di Kamang tersebut, resistensi ini dipicu oleh kebijakan kolonial yang tidak adil, yang memaksa rakyat untuk membayar upeti di tanah mereka sendiri. Resistensi ini juga mencerminkan apa yang disebut Frantz Fanon seorang filsuf politik berkebangsaan Prancis yang karya-karyanya berpengaruh dalam bidang studi pascakolonial, teori kritis, dan Marxisme, bahwa sebagai “dehumanisasi kolonial,” yaitu proses di mana kebijakan kolonial secara sistematis merendahkan martabat manusia dan menghilangkan rasa kemanusiaan, dan itu terjadi kala itu.
Perlawanan ini juga memiliki dimensi religius yang kuat tentunya, ini juga dibuktikan dengan hadirnya para tokoh agama, yang mana dalam tradisi Islam disebut sebagai jihād difa’i / jihad defensif yang bisa dianggap sebagai kewajiban bagi umat Muslim untuk melawan penindasan.
Terlebih dalam perperangan itu, mereka dengan menggunakan senjata sederhana, seperti bedil dan rudus, mereka juga turut menghadang patroli Belanda. Suasana pertempuran diwarnai dengan tabuhan beduk dari kampung-kampung sekitar, yang menjadi tanda untuk membangkitkan semangat juang rakyat. Dengan kepala yang diikat kain putih sebagai tanda tekad mereka, para pejuang menyerbu pasukan Belanda sambil melantunkan zikir, yang semakin menyalakan semangat mereka kala itu.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Verkerk Pistorius pada tahun 1868, menyatakan bahwa: “We (the Dutch) are standing on volcanic soil, because of the great influence of the ulama among the people.” Statement yang memberitahu kita bahwa ada atensi dari mereka (pemerintah kolonial) terhadap pengaruh besar para ulama dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat Minangkabau.
Dan apabila kita tilik apa yang dilakukan ulama seperti Haji Abdul Manan kala itu, ia sangat-sangat memainkan peran dan juga memanfaatkan konsep ini untuk memberikan legitimasi moral dan religius kepada perjuangan rakyat. Mereka menegaskan bahwa melawan penjajah kafir adalah bagian dari jihad fisabilillah, dan mati dalam perjuangan tersebut dianggap sebagai mati syahid. Narasi ini memberikan kekuatan moral yang besar bagi rakyat untuk melawan kekuasaan kolonial.
Dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda kala itu dengan kebijakan blasting sebagai strategi ataupun upaya pemerintah kolonial untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya lokal di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap sistem tanam paksa. Dan itu dijawab melalui resistensi yang muncul, yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kapasitas untuk menentang eksploitasi yang melanggar nilai-nilai lokal, dan ketika itu terjadi perlawanan rakyat Kamang dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi kolonial yang bersifat eksploitatif.
Berikutnya, kita tidak bisa kesampingkan peran ulama dalam mengorganisir perlawanan yang justru menunjukkan pentingnya kepemimpinan lokal dalam menggerakkan perubahan sosial. Dalam tataran Minangkabau, di mana struktur sosial berbasis adat dan agama sangat kuat dan ia merupakan tumpuan dasar, kepemimpinan ulama memberikan legitimasi moral yang tidak dimiliki oleh pemimpin politik biasa. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas individu atau kelompok nyata adanya untuk bertindak melawan struktur yang menindas.
Sebagai sebuah kesimpulan, kita dapat maknai bahwa perlawanan rakyat Kamang terhadap blasting bukan hanya bentuk penolakan terhadap eksploitasi ekonomi, tetapi juga ekspresi dari kesadaran kolektif untuk mempertahankan martabat, kearifan lokal, dan nilai-nilai agama. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat bukanlah objek pasif dalam sistem kolonial, melainkan subjek yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri dan melawan ketidakadilan. Dengan begitu, perlawanan ini bukan hanya bagian dari sejarah lokal Minangkabau terkhusus atau Luhak Agam, tetapi juga cerminan dari dinamika perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial di seluruh dunia.
Penulis: Habibur Rahman, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aktif menulis tentang sejarah ulama-ulama tarekat di Sumatra Barat serta dinamika dan problematika Surau Tradisional Minangkabau.
Silakan kirim karyamu ke; [email protected]
Discussion about this post