Sejarah demokrasi Indonesia mencatat sejumlah tokoh penting yang berjasa dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Salah satu ikon perjuangan yang reputasinya tak terbantahkan adalah Adnan Buyung Nasution, seorang advokat handal, pemikir, dan aktivis prodemokrasi. Ia dikenal sebagai pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berperan besar dalam membela hak asasi manusia sekaligus melahirkan banyak aktivis HAM.
Lahir di Jakarta pada 20 Juli 1934 dengan nama asli Adnan Bahrum Nasution, ia mengalami kehidupan sulit sejak kecil. Di usia 12 tahun, ia mandiri bersama adiknya dengan berjualan barang loak di Pasar Kranggan, Yogyakarta, sementara ibunya berjualan es cendol. Ayahnya, R. Rahmat Nasution, bergerilya melawan Belanda. Suatu ketika tanpa disadari sepenuhnya oleh Buyung kecil, ia pernah tidur sekamar dengan tokoh buron Tan Malaka, yang dikenangnya sebagai bagian dari masa revolusi. Saat itu umur Buyung kecil dan Tan Malaka terpaut 37 tahun. Tan Malaka banyak menulis tentang konstitusi, Buyung menjadikannya bagian penting dari keberlanjutan perjuangannya. Keduanya meninggalkan warisan keberanian melawan kekuasaan.
Sejak muda, Buyung aktif dalam organisasi, seperti Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPI) dan pernah menjabat Ketua Cabang IPI Jakarta. Ia sempat berkuliah di Teknik Sipil ITB, lalu pindah ke Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik UGM, dan akhirnya menyelesaikan studi hukum di Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia menjadi jaksa, tetapi sering menyaksikan ketidakadilan hukum. Hal ini mendorongnya keluar dari kejaksaan dan menekuni jalur advokasi.
Tahun 1966, Buyung terlibat dalam gerakan politik dan sosial, termasuk mendirikan Gerakan Pelaksana Ampera, yang mengkritik kebijakan Presiden Soekarno. Ia turun langsung ke masyarakat, membantu warga miskin, dan dikenal sebagai juru bicara demokrasi.
Nama Adnan Buyung Nasution mungkin terdengar jauh bagi generasi yang tumbuh setelah Orde Baru. Foto-fotonya terlihat usang: rambut putih semua, kulit legam. Tapi jangan salah, di balik wajah tua itu, suaranya paling lantang di ruang sidang bahkan di negeri yang dicekik oleh rezim yang berkuasa pada saat itu.
Ketika Buyung membela H.R Dharsono yang dituduh subversif. Hakim menyebutnya tidak etis. Kemudian Ia justru berdiri, bertolak pinggang, menyambar mikrofon, lalu berteriak: “Siapa yang tidak etis? Saya protes!” Polisi bergegas masuk, tapi ia menghardik: “ruang ini kewenangan hakim, Polisi. Keluar!” Sontak saja, polisi itu benar keluar. Keberanian inilah yang dimiliki seorang Buyung untuk melawan kekuatan rezim.
Tentu ia harus menanggung akibat. H.R Dharsono tetap dijatuhi hukuman. Izin pengacaranya dicabut. Orde Baru menyingkirkannya. Tentu saja Buyung tidak seperti manusia-manusia pada umumnya, semakin ditekan justru semakin melawan.
Perjuangannya berlanjut di ranah intelektual. Ia pergi ke Belanda, menulis disertasi tentang Konstituante. berkaitan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno berisi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Pertanyaannya cukup tajam ia lontarkan: mengapa setelah puluhan tahun merdeka, rakyat masih ditindas dan hak-haknya diingkari?. Buyung salah satu orang yang paling lantang mengkritik praktik penyimpangan konstitusi sejak Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru. Disertasinya tersebut membuka perdebatan tentang “Pembubaran Konstituante”. Tak ayal, peristiwa itu dituangkan Buyung dalam temuannya yang diberi judul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959.
Sekembalinya ke tanah air, Buyung tampil sebagai intelektual publik yang lantang mengkritik Orde Baru. Ia memperjuangkan agar hukum menjadi panglima dalam negara demokratis. Pandangan dan aksinya mendapat liputan luas media, menjadikannya simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Buyung juga berada di garis depan gerakan pro demokrasi. Pada saat itu Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Krisis moneter, demonstrasi dan kerusuhan di sana-sini sampai pada lengsernya Soeharto sebagai penanda berakhirnya Orde Baru.
Di mata keluarga, Buyung adalah ayah yang demokratis dan tegas. Ia selalu menanamkan nilai keberanian berpendapat, menghargai perbedaan, serta mengutip pesan terkenal: “Kamu boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi saya akan bela hakmu untuk berbeda pendapat sampai mati.” Nilai ini ia wariskan kepada anak-anak dan generasi muda.
Terlepas setuju atau tidak dengan sikap Adnan Buyung Nasution, namun begitu ia wafat sebagai sosok yang meninggalkan jejak besar. Tidak mudah mencari sosok sepertinya lagi dalam seratus tahun ke depan. Warisannya berupa prinsip, keberanian, dan perjuangan demokrasi tetap menjadi teladan bagi kita. Sekalipun tulisan ini hanya bertutur lebih kepada perjalanan hidup Buyung, melalui tulisan ini hendaknya kita dapat menjemput kembali spirit demokrasi dan meneruskan napas panjang perjuangan.
Silakan kirim karyamu ke; [email protected]
Discussion about this post